Muara Enim FaktarealTV. Com- Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kabupaten Muara Enim pada Kamis, 2025, berubah menjadi panggung kritik ketika Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Muara Enim. Di tengah suasana perayaan, hadir pula 17 bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan serta Gubernur Sumsel H. Herman Deru, yang menjadi saksi langsung suara protes dari masyarakat sipil.
Koordinator aksi, H. Adriansyah, menyampaikan tiga tuntutan utama yang menjadi sorotan publik, yakni:
1. Dugaan pengkondisian proses lelang pengadaan barang dan jasa yang diduga diarahkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).
2. Dugaan penggunaan material ilegal dalam sejumlah proyek pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Dugaan mal-administrasi oleh Bapenda terkait penarikan pajak Galian C terhadap para penyedia jasa proyek pemerintah—yang menurut massa aksi, tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Menurut Adriansyah, momentum HUT ke-79 menjadi saat yang tepat menyuarakan aspirasi ini, karena baik bupati maupun gubernur hadir langsung di Muara Enim.
“Kami meminta Bupati bertanggung jawab atas berbagai dugaan pengkondisian proyek yang selama ini menjadi keresahan. Kami mendesak agar penarikan pajak Galian C kepada pemborong dihentikan karena SK Gubernur hanya berlaku bagi pemegang IUP. Kami juga meminta Dinas PUPR segera menghentikan penggunaan material ilegal pada proyek-proyek pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, tuntutan ini disampaikan sebagai pengingat atas komitmen Bupati Muara Enim yang pernah menyatakan di Gedung KPK bahwa ia akan menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Kepada DPRD, massa aksi menekankan pentingnya fungsi pengawasan agar berjalan sebagaimana mestinya, bukan justru bertindak sebagai eksekutor proyek. Menurut Adriansyah, pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan adalah hal yang sah karena diatur undang-undang, namun pelaksanaannya harus jauh dari praktik percaloan atau keterlibatan orang-orang dekat.
Aksi ini menjadi wajah lain dari peringatan HUT Muara Enim sebuah pesan bahwa di tengah perayaan, masyarakat tetap menuntut perubahan, transparansi, dan keberanian pemerintah untuk menegakkan pemerintahan yang benar-benar bebas dari praktik korupsi.
Laporan : Akram
