Penulis : Alkausar
MUARA ENIM FaktarealTV. Com- Kondisi pembangunan di Kabupaten Muara Enim terus mendapat sorotan akibat lemahnya pengawasan, proyek vital yang berjalan tidak optimal, dan maraknya praktik korupsi. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi di sektor pembangunan, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
H. Adriansyah, perwakilan masyarakat sipil, menegaskan bahwa masyarakat menuntut tindakan nyata dari bupati sebagai pemimpin tertinggi. “Jika ingin benar-benar membangun Muara Enim, bupati harus bertanggung jawab atas kondisi pembangunan yang memperihatinkan saat ini. Semua aspek, mulai dari hulu hingga hilir, harus dibenahi,” tegasnya.
Menurut H. Adriansyah, di hulu perlu dilakukan review harga satuan barang sesuai harga pasar untuk mencegah kebocoran anggaran. Sementara di hilir, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek, termasuk uji laboratorium hasil akhir pekerjaan kontraktor, menjadi keharusan untuk meminimalisir praktik korupsi.
Lebih tegas lagi, H. Adriansyah menekankan, “Bupati harus berani menindaklanjuti laporan jika ada OPD yang meminta fee proyek. Tanpa tindakan tegas, praktik korupsi, terutama di Dinas PUPR, tidak akan pernah berakhir. Bupati Muara Enim harus berani mengatakan kepada publik: laporkan jika ada OPD yang meminta fee proyek. Dengan langkah ini, praktik-praktik korupsi di Dinas PUPR minimal bisa terkikis.” Pungkasnya.
Masyarakat berharap bupati tidak hanya menegur, tetapi juga menerima aduan secara terbuka dan mengambil langkah nyata terhadap setiap laporan fee proyek, sehingga pembangunan di Muara Enim dapat berjalan bersih, transparan, dan akuntabel
