Muara Enim – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Muara Enim meminta Pemerintah Kabupaten Muara Enim menjadikan pembangunan lanjutan Jalan Segamit–Rantau Dedap sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim saat penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (5/8/2026).
Pandangan Fraksi PKB disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Muara Enim, Farhan. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB mengungkapkan bahwa jalan penghubung Desa Segamit menuju Rantau Dedap sepanjang kurang lebih 11 kilometer dengan lebar sekitar 5 meter saat ini menjadi akses bagi sekitar 1.200 jiwa masyarakat.
Farhan menjelaskan, jalan tersebut pertama kali dibuka pada 1985, kemudian dibangun kembali melalui Program AMD pada 2007. Selanjutnya, pada 2019 dilakukan pengecoran sepanjang sekitar 400 meter melalui APBD Kabupaten Muara Enim. Namun hingga kini, kondisi jalan secara keseluruhan masih belum memadai untuk menunjang aktivitas masyarakat secara optimal.
Menurut Fraksi PKB, pembangunan jalan tersebut memiliki nilai strategis karena wilayah Semende merupakan salah satu sentra penghasil kopi terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Infrastruktur jalan yang baik dinilai akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Selain mendukung sektor pertanian, Fraksi PKB juga menilai pembangunan jalan Segamit–Rantau Dedap akan membuka peluang pengembangan sektor pariwisata, khususnya menuju objek wisata alam Danau Dedughuk yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Semende Raya secara berkelanjutan.
Atas dasar itu, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengalokasikan anggaran pembangunan jalan Segamit–Rantau Dedap secara bertahap dan berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terhadap pembangunan sebelumnya agar pelaksanaannya lebih efektif dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
