Semende, Muara Enim, Sumsel Faktarealtv. Com, — Program ketahanan pangan yang didanai dari Dana Desa di wilayah Semendo, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menjadi sorotan tajam warga. Pasalnya, sejak tahun 2022, puluhan hingga ratusan juta rupiah dialokasikan untuk ketahanan pangan di setiap desa, namun hasilnya dinilai tidak terlihat. Warga pun mendesak Bupati Muara Enim dan Inspektorat untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh.
Menurut hasil penelusuran Media Selidik Kasus, hampir seluruh desa di Semendo menganggarkan minimal 20% dari total Dana Desa untuk program ketahanan pangan, sesuai mandat dari pemerintah pusat. Namun di lapangan, implementasinya dinilai asal-asalan dan tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
“Mereka beli bibit ikan mujair, tapi hanya bertahan beberapa hari. Tidak ada kolam yang layak, tidak ada pengawasan, hanya asal serap anggaran,” ujar seorang tokoh masyarakat Semendo kepada Media Selidik Kasus. Ia meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Beberapa desa disebut hanya menjadikan program ini sebagai formalitas laporan, tanpa didukung kesiapan infrastruktur maupun pelatihan teknis. Tidak sedikit yang bahkan tidak tahu cara mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut secara efektif.
Warga juga mengkritisi kinerja Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Evaluasi yang dilakukan dinilai hanya sebatas administratif tanpa menyentuh substansi.
“Selama ini tidak ada tindakan atau sanksi. Kepala desa seperti bebas saja, padahal anggaran negara yang digunakan,” tambah warga lainnya.
Bupati Muara Enim, Edison. SH, M.Hum, turut disorot karena dinilai belum mengambil sikap tegas terhadap kegagalan program yang telah berjalan tiga tahun ini. Warga mendesak agar beliau segera memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari Dinas PMD, Inspektorat, hingga para kepala desa, untuk menjelaskan kemana arah dan hasil dari program ketahanan pangan ini.
“Kalau memang gagal, akui saja. Tapi jangan terus dibiarkan seperti ini, tanpa hasil, tanpa dampak,” tegas narasumber kepada Media Selidik Kasus.
Jika tidak segera dievaluasi, masyarakat khawatir anggaran negara yang seharusnya menyejahterakan rakyat hanya akan menjadi catatan kosong dalam laporan tahunan, sementara kebutuhan pangan tetap tidak terpenuhi.
