Dana Ketahanan Pangan Diduga Fiktif, Mark-Up Mengintai Kepala Desa Bungkam, Dugaan Korupsi di Semende Menguat

Muara Enim Faktarealtv.com 18 Mei 2025.

Pemerintah pusat berulang kali menegaskan pentingnya ketahanan pangan desa sebagai fondasi menghadapi krisis. Namun realitas di lapangan justru menyerupai mimpi buruk: program yang seharusnya menopang petani dan warga desa nyatanya tak pernah benar-benar hadir.

Sejak 2022, pemerintah menggulirkan program ketahanan pangan bernilai ratusan juta rupiah per desa—minimal 20 persen Dana Desa—yang dijanjikan menjadi tameng krisis sekaligus penopang kesejahteraan petani. Tiga tahun berselang, bantuan itu belum juga dirasakan petani dan warga.

Pada April dan Mei 2025, kami melayangkan surat resmi kepada 32 kepala desa di Semende, meminta klarifikasi atas:

realisasi anggaran ketahanan pangan;

daftar penerima manfaat;

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Hingga berita ini ditulis, tak satu pun surat kami dibalas.

Investigasi di 32 desa Semende dan sejumlah desa lain menunjukkan dugaan penyimpangan serius. Program yang seharusnya menjadi benteng krisis pangan global justru tak tampak di masyarakat.

Warga yang kami temui mengaku tidak mengetahui apa pun tentang program tersebut:

“Kami tidak tahu apa-apa soal itu. Tidak pernah diberi tahu, apalagi menerima bantuan.”

Anggota BPD Tanjung Tiga pun tidak mengetahui keberadaan program pada 2023 dan 2024. Seorang narasumber BPD lain menambahkan:

“Kami tidak pernah diberi tahu. Saat bertanya, kami malah dianggap mengganggu pemerintahan desa.”

Identitas narasumber dirahasiakan.

Sikap bungkam pemerintah desa atas permintaan resmi ini memperkuat dugaan pelanggaran serius prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas anggaran. Indikasi kuat mengarah pada potensi tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dugaan sementara meliputi mark-up anggaran, laporan fiktif, dan penyalahgunaan wewenang. Jika terbukti, kerugian negara bukan sekadar angka rupiah, melainkan pengkhianatan kepercayaan publik.

Dan ini baru permukaan.

Kami tengah menyusun laporan lengkap atas investigasi di puluhan desa lain di Kecamatan Semende dan wilayah sekitarnya. Temuan ini akan kami buka ke publik secara sistematis dan masif.

Jika aparat penegak hukum tak segera bertindak, bukan tidak mungkin skema serupa telah—atau sedang—terjadi di desa-desa lain, dengan kerugian lebih besar dan dampak sosial lebih menghancurkan.