Ahmad Akbar Soroti Rangkap Jabatan di PUPR Muara Enim “Jangan Sampai Jeruk Makan Jeruk”

Laporan : Alkausar

Muara Enim FaktarealTV. Com– Pemerhati pembangunan Kabupaten Muara Enim, Ahmad Akbar, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kondisi kepemimpinan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Menurutnya, hampir dua tahun terakhir jabatan Plt Kepala PUPR dirangkap oleh Inspektur Kabupaten, yang seharusnya menjadi pengawas utama dalam penggunaan anggaran.

“Sebagai Inspektur, ia bertanggung jawab mengawasi penggunaan anggaran (APIP). Namun di sisi lain, sebagai Kepala PUPR ia juga memimpin salah satu instansi pengguna anggaran terbesar di Muara Enim. Secara logika ini sama saja dengan istilah jeruk makan jeruk,” ujar Ahmad, Minggu 17 Agustus 2025.

Ahmad menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang serius. Ia menegaskan, pengawasan tidak akan sepenuhnya independen jika jabatan strategis yang berfungsi sebagai pengguna anggaran sekaligus menjadi pengawas.

Lebih lanjut, Ahmad juga menyinggung persoalan tata kelola pembangunan di Muara Enim. Menurutnya, masih banyak kasus di PUPR yang menimbulkan komplikasi serius, mulai dari proyek yang tidak sesuai standar, rawan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, hingga dugaan adanya bekingan dalam pelaksanaan proyek.

“Dari proses tender saja sudah kuat dugaan adanya pengarahan ke kontraktor tertentu sebagai pemenang. Akibatnya, pekerjaan di lapangan sering dilaksanakan oleh pihak yang bukan kontraktor sesungguhnya, sehingga hasilnya kurang bermutu dan berkualitas. Penyakit lama ini terus berulang,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Ahmad mendesak Bupati Muara Enim agar segera mengambil sikap tegas. Ia menilai langkah transparan dan evaluasi terbuka sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang berkepanjangan.

“Inspektorat seharusnya independen, bebas dari tekanan politik maupun kepentingan pihak manapun. Jika fungsi pengawasan berjalan objektif dan tegas, maka tata kelola pemerintahan akan lebih bersih, pembangunan lebih berkualitas, dan masyarakat bisa kembali menaruh kepercayaan pada pemerintah,” pungkasnya.