Penulis : Alkausar
Muara Enim FaktatealTV. Com – Amarah publik kini mendidih. DPRD Muara Enim dihantam gelombang kritik setelah terbongkar menggelar rapat kerja di luar daerah dengan kemewahan yang mencolok. Bukan hanya dianggap menghamburkan uang rakyat, rapat eksklusif di hotel berbintang itu memicu dugaan adanya “transaksi gelap” di balik pintu tertutup, jauh dari jangkauan mata publik.
Laporan yang beredar mengungkapkan suasana rapat di Luar daerah. Pemandangan ini menjadi tamparan keras bagi masyarakat Muara Enim yang tengah berjibaku menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya ekonomi daerah.
“Kalau benar rapat ini sengaja digelar di luar pantauan publik, ini bukan hanya pemborosan, tapi bentuk pelecehan terhadap demokrasi. DPRD seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan memanjakan diri di balik tembok mewah,” tegas pengamat politik lokal, Andi Razak Efendi.
Sorotan tajam kini tertuju bukan hanya pada para legislator, tetapi juga Bupati Muara Enim. Publik menilai sang kepala daerah tak boleh berdiam diri dan harus bertindak tegas. “Bupati tidak boleh cuci tangan. Kalau pemborosan semacam ini dibiarkan, akan menjadi budaya korup yang menggerogoti daerah,” ujar Andi, mewakili suara masyarakat yang kian geram.
Tak berhenti di situ, Andi Razak bahkan secara lantang menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran rapat tersebut. “BPK harus turun tangan! Jangan sampai uang rakyat terus jadi bancakan pejabat. Ini soal moral, transparansi, dan akuntabilitas,” tegasnya dengan suara meninggi.
Lebih jauh, Andi Razak menyindir keras kepemimpinan daerah saat ini. “Mestinya Bupati dan wakilnya belajar dari para bupati terdahulu. Banyak yang tumbang karena gaya kepemimpinan yang boros dan tidak berpihak kepada rakyat. Jangan ulangi sejarah kelam itu,” ujarnya pedas.
Andi juga mengingatkan bahwa masyarakat Muara Enim telah “lonta-lonta”—terombang-ambing dalam penderitaan akibat kebijakan yang tidak berpihak. “Warga sudah terlalu lama jadi korban permainan politik. Ekonomi sulit, infrastruktur banyak terbengkalai, tapi pejabat malah asyik rapat mewah. Ini penghinaan terhadap penderitaan rakyat,” tuturnya dengan nada geram.
Desakan agar aparat penegak hukum bergerak cepat pun mulai menggema. Warga menuntut transparansi penuh dan menolak alasan “rapat kerja” dijadikan tameng untuk berfoya-foya dengan uang pajak rakyat. Gelombang kemarahan ini berpotensi membesar menjadi krisis kepercayaan terhadap para pemimpin daerah jika tidak ada langkah nyata.
